Apabila keempat syarat tersebut tidak terpenuhi maka sebuah kontrak dianggap batal demi hukum. Kontrak pemasok adalah perjanjian hukum antara bisnis dan pemasuk yang mengatur pertukaran barang dan produk. Misalnya, seorang konsultan keuangan dapat membuat kontrak dengan klien mereka untuk memberikan layanan konsultasi keuangan. doktrin-doktrin hukum tentang kontrak baku . Misalnya, dalam perjanjian pinjam meminjam uang. Fastwork. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. Number of Views: 2491. Kontrak merupakan jenis perikatan yang syah untuk bekerjasama baik itu mengkontrak seseorang, jasa, ataupun barang. Download Now. 1. 29 Suatu asas hukum penting berkaitan dengan berlakunya kontrak atau perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Namun, tampaknya kebebasan berkontrak tidak lagi berkembang pada abad ke-19. seluruh alam semesta. Hukum Perikatan & Hukum Perjanjian. Buku ini menawarkan konsep teoritis hukum perjanjian dan bagaimana teknik penyusunan sebuah kontrak, yang di dalamnya membahas antara lain : konsep teoritis dan pengertian hukum perjanjian; syarat-syarat sah dan momentum terjadinya kontrak: kontrak-kontrak yangs sudah dikenal dalam KUH Perdata (kontrak nominaat) seperti jual beli, tukar-menukar. Kebiasaan-kebiasaan di bidang perdagangan internasional yang terkait dengan kontrak; d. , M. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu. [1] Pekerja. Pengertian Hukum Kontrak. Kontrak memiliki beberapa definisi, keabsahan hukum, sistem, bentuk, syarat dan lain. Sumber undang-undang dan perbuatan manusia dibagi lagi menjadi perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum. Selain itu, perjanjian kerja yang melandasi juga berbeda. konsep-konsep hukum kontrak dalam suatu kontrak. Shareholder Agreement 5. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam hukum kontrak perdata, dikenal sejumlah asas-asas hukum kontrak, di antaranya yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas. Fungsi Surat Perjanjian Jual Beli dalam Transaksi. Timbulnya kontrak ini karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. ”34 32 Lihat lebih lanjut, Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar,. OlehSebelum penandatanganan kontrak, pihak konsultan hukum (in house lawyer) atau manajer kontrak mengecek ulang, seluruh isi kontrak serta mengecek apakah para pihak adalah “orang”yang berwenang mewakili dalam penandatanganan tersebut. Hal. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia . Kebebasan berkontrak ini oleh beberapa sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Diskriminasi (Pengertian, Jenis, Penyebab, Bentuk dan Tindak Pidana) Pengertian, Jenis, Subjek dan Cara Pelaporan Gratifikasi. Dengan teknologi terbaru yang diterapkan, Kontrak Hukum dapat menyediakan layanan legalitas tercepat dengan rata-rata SLA hanya kurang dalam 48 jam. Jakarta. Tidak sedikit pula orang yang beranggapan bahwa suatu kontrak dianggap sah apabila ditandatangani di atas materai. [1] PKWT diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. T. 3. Apabila dalam kontrak para pihak tidak melakukan pilihan hukum, maka jika terjadiHukum kontrak innominaat sebagaimana yang akan penulis bahas lebih lanjut dalam tesis ini merupakan keseluruhan kaedah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Satu rangkap surat kontrak akan disimpan importir, dan satu rangkap lain akan dikirim kembali kepada eksportir. Apabila Sobat HeyLaw ingin mendapatkan pembahasan lebih mendalam mengenai materi PKPA dapat mengikuti kelas Pendidikan Khusus Profesi Advokat di Heylawedu. 6Namun, belum ditemukan pengaturan mengenai smart contract dalam hukum kontrak dan hukum jual-beli di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah. 2. Diklat Hukum Kontrak Konstruksi merupakan pelatihan yang dapat memberikan pembekalan awal bagi para peserta untuk memiliki sikap, pengetahuan dan keahlian dasar dalam Kontrak Konstruksi. Banyak di gunakan/di terapkan dalam proyek-proyek kecil. Off-take Contract 8. Kontrak ini bukan sekadar perjanjian verbal. Begitu banyak jasa notaris lepas ataupun jasa buat surat perjanjian yang berpengalaman di bidang hukum kini mereka semua terhubung dalam satu jejaring Fastwork. ; 23 cm. mengenali dokumen kontrak yang disajikan dengan cara ceramah dan tanya jawab. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. 24 Munir Fuady Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola. See Full PDFDownload PDF. II, Bandung: Alumni, 1986, hal. Panduan uraian yang harus dimasukkan dalam kontrak diatur secara lengkap dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Jasa Konstruksi. Pertama hukum sebagai institusi sosial yang khusus, dalam hal ini seperti halnya hukum kebiasaan (adat); 2. Pada dasarnya, tidak ada format baku atau standar tertentu yang ditentukan dalam pembuatan suatu perjanjian/kontrak karena Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak (lihat Pasal 1338 KUHPerda). Ada beberapa alasan mengapa klausula pilihan hukum banyak dibuat dan penting dalam kontrak Internasional, antara lain : a. hukum keluarga, seperti janji kawin yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III, 7 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. Penggunaan kop surat pada surat kontrak membuktikan bahwa perusahaan tersebutlah yang membuat perjanjian dengan karyawannya. S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Cet. Dipandang sebagai hukum privat karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak. Skema Sertifikasi Klaster Memberikan Konsultasi Hukum di Bidang Asuransi: 3: 74: 13: 15: SKM/1945/00013/3/2021/7: Skema Sertifikasi Klaster Memberikan Konsultasi Hukum Perbankan: 3: 74: 13: 16: SKM/1945/00013/3/2021/4: Skema Sertifikasi Klaster Merancang Kontrak Pengadaan Barang/Jasa: 3: 69: 13: 17: SKM/1945/00013/2/2021/5:. Ketentuan secara rinci ada di Peraturan Pemerintah (PP) No 35 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja. Fungsi Kontrak Kerja. Uang Kompensasi untuk PKWT. Surat perjanjian sewa rumah perlu dibuat rangkap dua dengan tanda tangan kedua belah pihak di atas materai. H. Hukum Kontrak dalam literatur Ilmu Hukum, terdapat berbagai istilah yang sering dipakai sebagai rujukan di samping LVWLODK ·+XNXP 3HULNDWDQ· untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam 9 Syamsul Anwar, Kontrak dalam Islam, makalah disampaikan pada Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Sehingga dengan sen-dirinya hakikat, fungsi dan tujuan kontrak tidak berkesesu-aian dengan kaidah hukum yang berlaku. Dalam hal ini kita akan bahas satu per satu dari kedua perjanjian tersebut, mulai dari jangka waktu kerja hingga proses perpanjangan kontrak. 5. Dalam ketentuan lama yang termaktub dalam Pasal 59 Ayat 4 UU Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa jangka waktu konrak maksimal selama tiga tahun. 5. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada asasnya dapat membuat perjanjian dengan siapa saja,. (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”. adendum tambah/kurang, nilai. Suatu sebab yang halal. Sumber bahan hukum primer yang akan dipakai dalam penulisan penelitian ini berupa sumber hukum perundang undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 18Jika suatu pe rbuatan hukum adalah kontrak atau . kedua hukum sebagai kumpulan dari pernyataan pernyataan berupa larangan, perintah maupun hal hal yang diperbolehkan, 3. Friedman, hukum kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. , M. Pemahaman tentang teori dan praktik mengenai pembuatan kontrak di Indonesia. Dalam membuat suatu perjanjian perjanjian atau kontrak selain harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar kontrak juga harus memenuhi syarat-syarat 4 J. 92 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. penjual dan pembeli. Misalnya, mengubat waktu tenggat yang sebelumnya. MEMPELAJARI DASAR-DASAR HUKUM KONTRAK. Hukum Kontrak Perpektif Islam Menurut Burhanuddin (2009), kata hukum (al-hukm) secara bahasa bermakna “menetapkan” atau “memutuskan sesuatu”. Kontrak dikatakan memberikan manfaat apabila berdasarkan kontrak tersebut pihak-pihaknya mampu melakukan prediksi mengenai kemungkinan- kemungkinan apa yang terjadi yang ada kaitannya dengan kontrak yang disusun, para pihak mampu mengantisipasi terhadap kemungkinan yang akan terjadi, serta memberikan perlindungan hukum. Kesepakatan. Secara umum, dalam hukum kontrak internasional terdapat dua prinsip fundamental hukum kontrak internasional yang terdiri dari: 1) prinsip kedaulatan/supremasi hukum nasional; dan 2) Prinsip dasar kebebasan berkontrak (freedom of the contract atau the party’s autonomy)Pengembangan kemahiran hukum mahasiswa didukung oleh keberadaan UNEJ Law Integrated Legal Edu yang di dalamnya berhimpun 5 laboratorium yakni: Perundang-undangan, Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Acara dan Praktik Peradilan, Hukum Kontrak, Pertanahan dan Kenotariatan, Hukum Telematika, Informasi Hukum. Selain itu, kami juga bisa membantumu untuk membuat surat perjanjian PKWT yang sesuai ketentuan yang berlaku. Format perjanjian tertulis. Kontrak sepihak adalah kontrak yang menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban bagi satu pihak saja. . Sebagaimana pasal dimaksud yang menyatakan secara jelas bahwa suatu perikatan hapus karena: pembayaran; penawaran. 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). H. 17 Buku III BW menganut sistem terbuka, artinya hukum (i. al). Kedua, kontrak kerja harus dibuat rangkap dua, masing-masing satu untuk perusahaan dan pekerja. kontrak suatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu. Sudargo Gautama dalam bukunya Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, berpendapat bahwa mengenai pilihan hukum (Choice of Law/Rechtswahl) para pihak dapat memilih sendiri hukum yang harus dipakai untuk kontrak (perjanjian) dengan pembatasan, yaitu sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan tidak boleh. 16 Tahun 2018 akan lebih sederhana. teori-teori Hukum Perdata Internasional, serta dapat menganalisis permasalahan yang terjadi dalam Peristiwa Hukum Perdata Internasional. Berbeda dengan perikatan yang merupakan suatu hubungan hukum, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum. Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Didalam KUHPerdata perjanjian pemborongan dikenal 2 Salim, 2009, Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak), Jakarta: Sinar Grafika, hal. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. , M. Perikatan yang timbul dari undang-undang. pihak pertama adalah pihak PPK; b. H. Adanya suatu akibat hukum dari kontrak tersebut; Prinsip-Prinsip Perjanjian Asuransi Karena perjanjian asuransi merupakan kesepakatan khusus yang diatur dalam KUHD, maka kesepakatan ini tidak hanya memiliki asas hukum, melainkan juga beberapa prinsip. Disebut juga dengan asas kepastian hukum, merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati kontrak. Sengketa yang ditimbulkan karena masalah jasa konstruksi dapat diselesaikan di pengadilan dan dilaur. 168, Tj Benoa, Bali. Setiap kerja sama yang dilakukan selalu disertai dengan akta perjanjian atau kontrak tertulis. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus. Kompensasi tersebut tidak diatur dalam UU sebelumnya, yakni UU No 13. Perjanjian yang dianggap sah kalau sudah ada consensus diantara para pihak yang membuat. Sementara menurut Hukum Online, uang kompensasi tidak berlaku jika karyawan diangkat menjadi pegawai tetap karena kontraknya masih berlanjut. 7 Bayu Seto Hardjowahono, “Naskah Akademik Rancangan Undang - undang Hukum Kontrak,” Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2013. Contohnya dalam hukum Amerika Serikat, nota kesepahaman identik dengan letter of intent (LOI), yang merupakan perjanjian tertulis tidak mengikat yang menyiratkan bahwa kontrak mengikat harus diikuti. Yang ingin saya tanyakan,. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah2. Hal ini disebabkan karena hukum kontrak dapat mendukung pengaturan-pengaturan dalam mengembangkan bidang perdagangan dan transaksi-transaksi dalam bisnis baik di tingkat nasional maupun di. Peraturan kontrak kerja ini berlaku baik untuk. Telaah Akta Notaris/PPAT. Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Modul 4 Pelaksanaan Kontrak Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi i KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. 1 (Syarat-syarat Umum)PENYUSUNAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konsruksi. Charles L Knapp dan Nathan M Crystal, Hukum Kontrak adalah Mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan demi perubahan masa yang akan datang yang bervariasi kinerja, seperti pengangkutan kekayaan (yang nyata maupun yang tidak nyata), kinerja pelayanan, dan pembayaran dengan uang. ,M. PPK dapat langsung memutuskan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 kitab Undang-Undang Hukum Perdata; atau 3. Makalah ini sengaja disusun untuk memenuhi tugas mata. Namun, ada satu perbedaan. Bagian umum bab I sampai dengan bab IV, memuat peraturan- peraturan yang berlaku bagi perikatan pada umumnya, misalnya tentang. Buku III KUH Perdata menganut sistem. hubungan perjanjian pengikatanyaitu ikatan yang memiliki akibat hukum. Harapan dari penyusun, semoga buku ini bisa membantu mahasiswa maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah kontrak dalam mempelajari Hukum Kontrak, meskipun sudah cukup banyak buku-buku yang mengkaji materi tersebut. Berbeda dengan perikatan yang merupakan suatu hubungan hukum, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum. Prinsip-prinsip hukum umum dari2 Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal. Konsep Dasar Perancangan Kontrak. Struktur kontrak adalah susunan dari kontrak yang akan dibuat. Hlm. Merancang Kontrak. Mudharabah (Pengertian, Hukum, Rukun, Syarat, Jenis dan Ketentuan Pembiayaan) Mudharabah adalah bentuk akad, perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama menjalankan suatu usaha untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Teori hukum kontrak klasik janji-janji pra kontrak tidak mempunyai kekuatan mengikat, oleh karena itu tidak dapat dimintai pertanggung jawaban/ di gugat ganti kerugian, teori. Contoh, jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain-lain. Apa yang harus dibayar pada waktu yang ditentukan itu, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba; tetapi apa yang telah dibayar. Rumusan pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata, dapat disimpulkan bahwa itikad baik harus digunakan pada saat pelaksanaan suatu kontrak. Kontrak dalam Hukum Indonesia, yaitu Burgerlijk Wetboek (BW) disebut overeenkomst yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, berarti perjanjian. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa terlepas dari hubungan satu dengan lainnya. Perjanjian penyelesaian sengketa kontrak melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan adalah kesepakatan Para Pihak yang dibuat secaraC. Pastikan Surat Perjanjian Sewa Rumah Bermaterai. Kontrak elektronik pada transaksi e-commerce telah memenuhi syarat-syarat sah sebagai suatu perjanjian menurut hukum positif kita, dalam hal ini adalah Pasal 1320 B. Alamat : Jl. 3. Karena hal tersebut sudah diatur dalam UU No. kontrak dengan uraian pada masing-masing pokok bahasan sebagai berikut: 1. Sum dari kontrak tidak mengatur Monitoring progress, tetapi tingkat kerumitan pekerjaan. Lebih lanjutPengertian asuransi sebagaimana tercantum dalam Buku Kesatu Bab IX Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sebagai berikut: “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan. Berdasarkan Ketentuan Umum Hukum Kontrak Belanda, pengertian kontrak adalah suatu perbuatan hukum ( juridical act ), yang dibuat dengan formalitas yang memungkinkan,. 013/1992 menyebutkan bahwa perusahaan penerbit asuransi penjaminan harus tunduk pada peraturan yang tertulis. 158. 3. Pada Prinsipnya hukum bisnis merupakan aturan tertulis. Tahapan CCO Terdapat 4 tahapan dalam melaksanakan contract change order, yaitu:. Kontrak memiliki kuasa hukum !ang kuat. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel berjudul Perbedaan Leasing dan Sewa Beli yang dibuat oleh Letezia Tobing, S. 15. Telepon: +62 274 7070222 ext. Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 08 April 1999. Hukum kontrak adalah hukum yang mengatur kontrak untuk hubungan bisnis secara khusus. Kontrak adalah suatu kesepakatan tertulis mengenai tindakan hukum yang dilakukan oleh masing-masing pihak, dua pihak atau lebih di mana dituntut untuk melakukan atau tidak melakukan satu atau lebih prestasi. Sebagai contoh: PT. Kontrak ini bertujuan untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak dan juga untuk pihak lain. Pengertian Hukum Kontrak. Perhitungan ganti rugi karena pemutusan hubungan kerja karyawan kontrak untuk Tn. yang pertama kali dipublikasikan pada Senin, 8 Agustus 2011. 16 Bahkan menurut Rutten, hukum kontrak, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Hukum kontrak diatur dalam Buku III KUHPerdata, yang terdiri atas 18 bab dan 631 pasal. berkembang dalam hukum kontrak khususnya kontrak Pengadaan Barang/Jasa. Anastasya Pricilla, M. Cit. Dimana perjanjian kontrak kerja merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja sendiri. Kawin kontrak bertujuan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, sedang dalam islam perkawinan tidak hanya untuk kebutuhan dunia saja, tetapi juga untuk akhirat. Doktrin hukum kontrak klasik menekankan pada aspek kepastian hukum. Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa jika ada hal yang terjadi di luar kesepakatan yang. 48 “Suatu proses yang. 43dalam kaitannya dengan sistem hukum kontrak yang berlaku di dalam pergaulan internasional mengingat sebagian besar kontraktor di dalam production sharing contract adalah perusahaan asing. [8] Pasal 15 huruf c dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974,. 2. Padahal, penentuan sah atau tidaknya kontrak bukan. [24]. Unsur esensilia adalah suatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan kata lain tanpa adanya unsur itu bahwa perjanjian tidak mungkin ada. 4 persoalan bidang hukum kontrak pada dasarnya berkisar pada penentuan hukum yang harus berlaku atas masalah-masalah yang timbul dari suatu kontrak. Doktrin hukum pada prinsipnya terbagi atas dua, yaitu doktrin klasik dan doktrin kontemporer. Dalam hukum kontrak perdata, dikenal sejumlah asas-asas hukum kontrak, di antaranya yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas iktikad baik (good faith), dan lain sebagainya. Di Indonesia, dasar hukum perkawinan adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, maka kedua ketentuan di atas tentu bukanlah pedoman utama bagi pengadaan barang dan jasa swasta ( private procurement ). id. Namun, keduanya ternyata memiliki fungsi dan ketentuan hukum yang berbeda. 1.